News Tanjung Selor – Hari pertama kerja pekan ini, Senin (4/8/2025), diwarnai oleh aksi demonstrasi puluhan warga yang memadati halaman Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) di Jalan Kolonel Soetadji, Tanjung Selor. Mereka datang dengan mengenakan busana merah dan beberapa mengenakan baju adat, menyuarakan penolakan terhadap program transmigrasi di wilayah mereka.
Aksi ini melibatkan sejumlah elemen masyarakat adat dan organisasi lokal yang menolak keras kebijakan transmigrasi yang dinilai tidak berpihak pada warga asli. Isu utama yang disuarakan adalah kekhawatiran akan hilangnya hak-hak tanah ulayat dan terganggunya kearifan lokal.
“Kami bukan anti pendatang, tapi transmigrasi tanpa persetujuan warga lokal bisa menjadi bentuk penjajahan gaya baru di tanah kami sendiri,” ujar salah satu orator aksi dalam orasinya.
Baca Juga : Berlayar Dua Kali Sepekan, SB Harapanku Express Berlayar Menuju Bunyu Siang Ini, Cek Jadwalnya
Massa aksi secara bergantian menyampaikan tuntutan mereka melalui pengeras suara. Sementara itu, pengamanan ketat dilakukan oleh personel Polisi dan Satpol PP yang membuat pagar betis di depan pintu masuk kantor gubernur.
Masyarakat Desak Gubernur Batalkan Transmigrasi
Meski sejumlah perwakilan dari pemerintah daerah telah hadir di lokasi, para demonstran tetap bersikeras ingin bertemu langsung dengan Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang. Sayangnya, menurut informasi resmi, gubernur telah berangkat ke Jakarta sore ini untuk menghadiri agenda nasional sehingga tidak bisa menemui langsung massa aksi.
Aksi berlangsung tertib, namun suasana sempat memanas ketika perwakilan massa merasa diabaikan. Mereka menyayangkan absennya Gubernur yang dianggap sebagai pemangku kebijakan tertinggi di provinsi.
“Kami menunggu dari pagi, dan yang kami ingin temui adalah Gubernur, bukan perwakilan. Ini soal masa depan kami,” ujar koordinator lapangan.
Pihak keamanan tetap mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban dan tidak terpancing provokasi. Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung dengan pengawasan ketat.
Latar Belakang Penolakan
Program transmigrasi yang dicanangkan di sejumlah wilayah pedalaman Kalimantan Utara menuai kritik karena dinilai mengancam kelestarian hutan, mempersempit lahan pertanian lokal, serta menciptakan ketimpangan sosial.
Sejumlah tokoh adat dan LSM lingkungan juga menyoroti bahwa tidak ada konsultasi publik menyeluruh sebelum program ini diumumkan. Sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat.
