, ,

Di Era Medsos, Bupati Tana Tidung Tegaskan Kinerjanya Diawasi BPK dan Berdasarkan Aturan

by -733 Views

 Bupati Tana Tidung Menepis Gunjingan: “Kami Bekerja Sesuai Aturan, Diawasi BPK, dan Fokus pada Pembangunan”

News Tanjung Selor– Di era digital yang serba terhubung, media sosial (medsos) bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi alat kontrol sosial yang efektif. Di sisi lain, ia kerap menjadi ruang bagi gunjingan, komentar miring, dan narasi negatif yang tidak produktif. Fenomena inilah yang direspons secara terbuka oleh Bupati Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara (Kaltara), Ibrahim Ali.

Dalam pernyataannya yang dikutip oleh TribunKaltara.com pada Sabtu (4/10/2025), Bupati Ibrahim Ali dengan tenang menanggapi berbagai gunjingan yang kerap dilontarkan oknum masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya di jagat maya. Ia tidak membalas dengan emosi atau kata-kata kasar, melainkan dengan penegasan prinsip dan transparansi.

Bekerja dalam Koridor, Diawasi Lembaga Tertinggi

Inti dari penjelasan Bupati adalah penegasan bahwa seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung telah dan akan terus bekerja sesuai dengan koridor, aturan, dan regulasi yang berlaku. Ia menekankan bahwa mekanisme pengawasan internal dan eksternal telah berjalan dengan baik.

“Saya bilang sama staf-staf saya, kita bekerja sesuai dengan koridor dan tugas. Kan ada inspektorat dan BPK yang mengawasi kita,” ujar Ibrahim Ali.

Marak Aksi Demo, Bupati Tana Tidung Ingatkan Warga: Jangan Termakan Hoaks! - Radar Tarakan

Baca Juga: Suasana Meriah Warnai Kunjungan Edukatif 121 Siswa SD ke Polda Kaltara

Pernyataan ini penting. Dengan menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bupati ingin meyakinkan publik bahwa pengelolaan keuangan daerah diawasi oleh lembaga audit tertinggi di Indonesia. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang tidak bisa dianggap sepele. Setiap temuan BPK bersifat mengikat dan menjadi dasar perbaikan, menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja dalam “kotak hitam”.

Dinamika Politik yang Wajar dan Sikap Terbuka

Sebagai seorang figur politik, Ibrahim Ali menyadari betul bahwa gunjingan dan kritik adalah bagian yang tak terpisahkan dari dinamika pemerintahan. Ia, bersama Wakil Bupati, memilih untuk menyikapinya dengan lapang dada.

“Biasa lah dalam suatu pemerintahan. Saya dengan Pak Wakil ini kan orang politik, mungkin ada ketidakpuasan atau ada kecurigaan, ya monggo, kita tidak ada masalah,” ungkapnya.

Sikap ini mencerminkan kedewasaan berpolitik. Alih-alih membungkus diri dalam defensif yang berlebihan, ia justru membuka lebar pintu komunikasi. “Yang pasti kita membuka diri dan kita melakukan semua pekerjaan kita berdasarkan dengan aturan dan regulasi yang berlaku,” tegasnya. Keterbukaan ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik.

Strategi Komunikasi Pro-Aktif: Dari Sekda Hingga ke RT

Merespons kesenjangan informasi yang mungkin menjadi pemicu gunjingan, Bupati Ibrahim Ali telah mengambil langkah pro-aktif. Ia telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahannya, mulai dari level tertinggi seperti Sekretaris Daerah (Sekda) hingga ke level terdepan seperti Camat, Kepala Desa, dan bahkan Ketua RT, untuk turun langsung berdiskusi dengan masyarakat.

“Makanya saya sudah memerintahkan semua… untuk diskusi, menyampaikan apa saja rencana kerja yang sudah dikerjakan agar masyarakat paham perjuangan yang kita lakukan,” terangnya.

Langkah ini strategis. Dengan mendekatkan informasi kepada masyarakat, diharapkan dapat memutus mata rantai misinformasi dan spekulasi. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi diikutsertakan dalam memahami proses dan “perjuangan” di balik setiap kebijakan dan pembangunan.

Prestasi dan Aset Daerah sebagai Kebanggaan Bersama

Di tengah tanggapannya terhadap isu negatif, Bupati tidak lupa menyoroti capaian konkret yang telah diraih. Ia dengan bangga menyebut aset pusat pemerintahan seluas 404 hektar sebagai aset terbesar pemerintah daerah se-Kaltara.

“Hari ini kita bisa lihat… bahwa aset terbesar pemerintah daerah se-Kaltara itu mungkin hanya Pemerintah Daerah Tana Tidung yang memiliki aset pusat pemerintahan 404 hektar yang menjadi aset pemerintah,” jelasnya.

Pernyataan ini bukan sekadar pencitraan, tetapi upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari narasi negatif menuju pencapaian nyata. Ia ingin membangun rasa memiliki dan kebanggaan kolektif warga Tana Tidung terhadap pembangunan di daerahnya. “Ini harusnya menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Tana Tidung,” ajaknya.

BRIMO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.