News Tanjung Selor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak pemerintah pusat segera menetapkan Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai ibu kota definitif Provinsi Kaltara.
Desakan ini muncul karena selama lebih dari satu dekade sejak Kaltara terbentuk pada tahun 2012, provinsi termuda di Indonesia itu masih beroperasi tanpa kejelasan status ibu kota yang permanen.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menyebut penetapan ibu kota definitif merupakan langkah strategis dan mendesak untuk mempercepat laju pembangunan, meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, serta memperkuat identitas provinsi.
“Selama 13 tahun berdiri, Kaltara terus bergerak, tapi banyak program pembangunan yang terhambat karena belum adanya kepastian status ibu kota. Tanjung Selor sudah memenuhi syarat secara geografis, infrastruktur, dan administratif,” ujar Achmad Djufrie dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).
Hambatan Pembangunan Tanpa Ibu Kota Tetap
Achmad menjelaskan, belum adanya penetapan ibu kota definitif menyebabkan sejumlah hambatan dalam penataan ruang wilayah, distribusi anggaran, serta pelaksanaan proyek strategis nasional di Kaltara. Kondisi ini juga berdampak pada keterbatasan investasi dan lambatnya pembangunan infrastruktur dasar.
Baca Juga : Penentu Masa Depan, Syamsuddin Arfah Ajak Anak Muda Melek Politik
“Banyak pihak, termasuk investor dan lembaga pemerintahan pusat, masih menunggu kepastian lokasi ibu kota. Ini berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan jangka panjang,” jelasnya.
DPRD Kaltara berharap pemerintah pusat segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penetapan ibu kota provinsi agar rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pembangunan kawasan perkotaan Tanjung Selor dapat berjalan selaras.
Dukungan Luas dari Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Desakan penetapan Tanjung Selor sebagai ibu kota definitif juga mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah kabupaten. Mereka menilai, selain memiliki posisi strategis di tengah wilayah Kaltara, Tanjung Selor telah memiliki infrastruktur pemerintahan yang paling siap dibanding wilayah lainnya.
“Kami siap mendukung sepenuhnya apabila pemerintah pusat menetapkan Tanjung Selor sebagai ibu kota. Ini penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik,” ungkap salah satu tokoh masyarakat Bulungan.
Harapan Percepatan Keputusan Pemerintah Pusat
DPRD menegaskan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait untuk mempercepat proses administrasi penetapan tersebut.
“Kami berharap keputusan ini segera diambil. Kaltara butuh fondasi pemerintahan yang jelas agar bisa melangkah lebih cepat menuju pembangunan berkelanjutan,” tegas Achmad Djufrie.
Dengan penetapan Tanjung Selor sebagai ibu kota definitif, diharapkan Kaltara dapat segera mengejar ketertinggalan pembangunan dan menjadi kawasan strategis baru di utara Kalimantan, yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
