News Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat kabar baik dari hasil audiensi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan mengucurkan dana bantuan sebesar Rp150 miliar yang difokuskan untuk pembangunan jembatan di wilayah perbatasan Krayan. Bantuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di kawasan strategis perbatasan Indonesia–Malaysia.
Gubernur Zainal menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan hasil dari pengajuan Pemprov Kaltara yang telah lama memperjuangkan peningkatan infrastruktur di daerah tertinggal dan sulit dijangkau. “Alhamdulillah, kita mendapat respons positif dari Kemenkeu. Namun, dana sebesar Rp150 miliar itu hanya akan difokuskan untuk pembangunan jembatan di Krayan,” ujarnya di Tanjung Selor, Rabu (22/10/2025).
Jembatan Krayan Diharapkan Jadi Akses Vital Ekonomi
Menurut Zainal, pembangunan jembatan di Krayan menjadi kebutuhan mendesak mengingat wilayah tersebut memiliki kondisi geografis yang menantang. Krayan merupakan daerah yang sebagian besar masih bergantung pada transportasi udara dan jalur darat yang terbatas. Dengan adanya jembatan ini, akses antarpermukiman dan jalur logistik akan jauh lebih mudah, terutama dalam menyalurkan kebutuhan pokok serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jembatan ini tidak hanya menjadi penghubung fisik, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan. Kita ingin masyarakat perbatasan merasakan manfaat langsung dari kehadiran negara,” tutur Zainal. Ia menegaskan, proyek tersebut juga akan melibatkan tenaga kerja lokal agar memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar.
Baca Juga : Ombudsman RI Kaltara Minta Program MBG di Tarakan Harus Diperbaiki Koordinasinya: Perlu Pengawasan
Dana Hanya untuk Satu Proyek Prioritas
Gubernur menekankan bahwa dana Rp150 miliar dari Kemenkeu tidak dapat dialokasikan untuk proyek lain di luar pembangunan jembatan. Hal ini sudah diatur dalam mekanisme penggunaan dana bantuan pusat yang bersifat earmarked atau terikat pada satu program spesifik.
“Dana ini tidak bisa dibagi-bagi untuk kegiatan lain. Kemenkeu memberikan bantuan dengan tujuan yang jelas, yaitu pembangunan jembatan strategis di Krayan. Jadi kita wajib menggunakannya sesuai peruntukan,” tegasnya.
Dukungan Pusat untuk Daerah Perbatasan
Kemenkeu disebut akan terus memantau progres pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sebagai bagian dari komitmen nasional memperkuat daerah terluar. Pemprov Kaltara pun berkomitmen menjaga transparansi penggunaan anggaran dan memastikan proyek berjalan sesuai target waktu dan kualitas yang diharapkan.
Gubernur Zainal berharap ke depan pemerintah pusat terus memberikan dukungan bagi pembangunan Kaltara, terutama di bidang transportasi, pendidikan, dan energi. “Pembangunan di wilayah perbatasan bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal keadilan bagi masyarakat yang selama ini hidup di daerah sulit. Ini adalah langkah awal menuju konektivitas yang lebih baik bagi Kaltara,” pungkasnya.
