Menuju Pelayanan Prima: Polresta Bulungan Gelar FGD untuk Wujudkan Polsekta Tanjung Selor
News Tanjung Selor– Ibu kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), terus menunjukkan dinamika pertumbuhan yang pesat. Seiring dengan kemajuan pembangunan dan peningkatan aktivitas masyarakat, tuntutan akan pelayanan keamanan yang lebih dekat, cepat, dan responsif pun semakin mendesak. Menjawab tantangan ini, Polresta Bulungan mengambil langkah strategis dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari Studi Kelayakan pembentukan Polsekta (Kepolisian Sektor) Tanjung Selor. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 23 Oktober 2025, di Ruang Rapat Utama (Ruptama) Polresta Bulungan ini menjadi titik tolak penting dalam menata ulang struktur pelayanan kepolisian di jantung pemerintahan Kaltara.
FGD yang bersifat multisektoral ini tidak hanya melibatkan jajaran internal Polri, tetapi juga menjaring aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan komitmen Polri untuk membangun kebijakan yang inklusif dan berbasis data lapangan. Dipimpin langsung oleh Karorena (Kepala Biro Perencanaan) Polda Kaltara, Kombes Pol Robertus B. Herry, dan dihadiri oleh Kapolresta Bulungan, Kombes Pol Rofikoh Yunianto, serta Ketua Tim Kompol Ali Suhadak, diskusi ini diwarnai dengan berbagai perspektif yang kaya.
Sinergi Membangun Keamanan: Hadirnya Seluruh Pilar Pembangunan
Keberhasilan suatu kebijakan, terlebih yang menyangkut pelayanan publik, sangat bergantung pada dukungan dan sinergi semua pihak. FGD ini berhasil menghimpun perwakilan dari berbagai instansi kunci, di antaranya Kabag Kesbangpol Kabupaten Bulungan, Camat Tanjung Selor, Kasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Selor, serta tokoh masyarakat. Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan bukti nyata komitmen bersama untuk mendukung terciptanya kondisi kamtibmas yang kondusif. Turut hadir pula para Kabag, Kasat, dan Kasi Polresta Bulungan, yang nantinya akan menjadi mitra koordinasi utama dari Polsekta yang akan dibentuk.
Baca Juga: Suasana Mencekam di Pasar Induk Tanjung Selor Menyambut Sidak Mendadak Satgas Pangan
Lingkup pembahasan dalam FGD ini difokuskan pada aspek-aspek kritikal yang akan menentukan kelayakan pembentukan Polsekta. Mulai dari analisis beban kerja, cakupan wilayah pelayanan, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) Polri, hingga aspek anggaran dan infrastruktur. Dengan memetakan semua faktor ini secara komprehensif, diharapkan studi kelayakan yang dihasilkan akan menjadi dokumen yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Urgensi Kehadiran Polsekta di Ibu Kota Provinsi
Dalam sambutannya, Kombes Pol Robertus B. Herry menekankan bahwa FGD ini bukan sekadar ritual administratif. “Kajian ini penting untuk memastikan bahwa pembentukan Polsekta Tanjung Selor layak secara operasional, administratif, dan didukung oleh kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat,” ujarnya. Pernyataan ini menyiratkan pendekatan yang matang dan berbasis bukti. Pembentukan satuan baru harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang riil, bukan hanya keinginan semata.
Kapolresta Bulungan, Kombes Pol Rofikoh Yunianto, memberikan penjelasan yang lebih gamblang mengenai urgensi kehadiran Polsekta. Beliau memaparkan bahwa pertumbuhan wilayah dan aktivitas masyarakat di Tanjung Selor telah menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Sebagai ibu kota provinsi, Tanjung Selor menjadi pusat gravitasi ekonomi, politik, dan sosial, yang otomatis berpotensi meningkatkan kerawanan dan gangguan kamtibmas.
