Kantor Gubernur Kaltara Jadi Sasaran Unjuk Rasa Puluhan Buruh, Diwarnai Aksi Bakar Ban

Puluhan Buruh Geruduk Kantor Gubernur

News Tanjung Selor – Puluhan buruh yang tergabung dalam serikat pekerja di Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor. Massa datang dengan membawa spanduk, poster, dan melakukan orasi menuntut perhatian pemerintah terhadap sejumlah persoalan ketenagakerjaan.

Aksi berlangsung sejak pagi hingga siang dan membuat arus lalu lintas di sekitar kantor gubernur sempat tersendat. Situasi memanas ketika demonstran membakar ban bekas sebagai simbol kekecewaan atas sikap pemerintah yang dianggap lamban dalam merespons aspirasi buruh.

Tuntutan Buruh

Dalam aksinya, buruh menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, mereka meminta pemerintah provinsi menindak perusahaan yang belum menerapkan upah sesuai ketentuan. Kedua, buruh mendesak agar jaminan kesehatan dan keselamatan kerja lebih diperhatikan, mengingat masih banyak pekerja yang belum terlindungi secara maksimal.

Selain itu, mereka juga menolak sistem kerja kontrak yang dinilai merugikan dan tidak memberikan kepastian masa depan bagi pekerja. “Kami ingin pemerintah hadir melindungi buruh, bukan hanya berpihak pada kepentingan pengusaha,” teriak salah satu orator.

Baca Juga : Pemprov Kaltara Luncurkan Aplikasi Khusus Ormas, Gubernur Janjikan Dana untuk Organisasi yang Aktif

Respons Aparat dan Pemerintah

Aparat kepolisian terlihat berjaga ketat untuk mengamankan jalannya aksi. Meski sempat terjadi ketegangan saat pembakaran ban, situasi tetap terkendali dan tidak menimbulkan kericuhan besar.

Perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltara akhirnya menemui massa untuk mendengarkan aspirasi. Mereka berjanji akan menindaklanjuti tuntutan buruh dengan mengundang perwakilan serikat pekerja dalam pertemuan resmi bersama dinas terkait.

Pentingnya Dialog dan Penyelesaian

Unjuk rasa ini menunjukkan bahwa masalah ketenagakerjaan di Kaltara masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah. Aksi bakar ban hanyalah ekspresi kekecewaan karena jalur dialog belum berjalan maksimal.

Pemerintah daerah perlu membangun komunikasi yang lebih intens dengan serikat buruh, agar permasalahan bisa diselesaikan melalui musyawarah, bukan demonstrasi yang berulang. Transparansi, penegakan aturan ketenagakerjaan, serta perlindungan hak pekerja harus menjadi prioritas.

Penutup

Aksi buruh di Kantor Gubernur Kaltara menjadi peringatan bahwa kesejahteraan pekerja belum sepenuhnya terjamin. Pemerintah diharapkan tidak hanya merespons sesaat, tetapi juga melakukan langkah nyata melalui kebijakan yang pro-buruh. Dengan begitu, keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha bisa terjaga demi pembangunan daerah yang berkeadilan.