News Tanjung Selor — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bulungan memastikan akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap anggota Fraksi PDIP DPRD Bulungan berinisial AHP jika terbukti terlibat dalam insiden pengeroyokan yang terjadi di salah satu kafe di Tanjung Selor pada Rabu, 12 November 2025.
Hal tersebut disampaikan oleh Markus Juk, Ketua DPC PDIP Bulungan, dalam keterangannya kepada wartawan di sekretariat DPC PDIP Bulungan pada Jumat (14/11/2025).
Pengeroyokan di Kafe Tanjung Selor
Insiden pengeroyokan yang melibatkan AHP tersebut terjadi di sebuah kafe di Tanjung Selor, ibu kota Kabupaten Bulungan. Pihak kepolisian setempat telah menangani kasus tersebut dan saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi.
Markus Juk menegaskan bahwa pihak PDIP Bulungan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung pihak kepolisian dalam proses penyelidikan.
“Kami berkewajiban memberikan penjelasan kepada publik agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, dan kami menghormati asas praduga tak bersalah,” ujarnya.
Baca Juga : Tak Patuhi Aturan, Gerobak PKL Tepi Sungai Kayan Diangkut Tim Gabungan
Komitmen PDIP Terhadap Disiplin Partai
Markus Juk menambahkan bahwa PDIP sangat menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin dan etika dalam partai. Oleh karena itu, jika terbukti AHP terlibat dalam tindakan kriminal, sanksi yang tegas akan diberikan sesuai dengan peraturan internal partai.
“Sebagai partai yang besar dan mengutamakan kepatuhan pada hukum, kami tidak akan membiarkan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum lainnya terjadi di tubuh partai kami. Jika terbukti ada keterlibatan anggota kami dalam kasus ini, maka sanksi yang sesuai akan dijatuhkan,” tegas Markus.
Penghormatan pada Proses Hukum
Ketua DPC PDIP juga menekankan bahwa PDIP Bulungan akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan memberikan ruang bagi pihak kepolisian untuk bekerja secara profesional. Namun, dia juga memastikan bahwa jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya pelanggaran, partai akan bertindak tegas.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Kami pastikan, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kami, sanksi akan diberikan dengan seadil-adilnya,” ujar Markus menutup pernyataannya.
Masyarakat Diharapkan Tidak Terprovokasi
Markus Juk juga meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia mengimbau agar semua pihak menunggu penyelesaian resmi dari kepolisian sebelum menarik kesimpulan.
“Informasi yang berkembang di masyarakat memang cukup menghebohkan, namun kami berharap masyarakat bisa bijak dalam menyikapi hal ini. Biarkan proses hukum berjalan dengan baik, dan kami siap untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut jika diperlukan,” pungkasnya.
