News Tanjung Selor – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mencuat dan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menegaskan dukungan penuh terhadap rencana pemekaran tersebut, yang dinilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bupati Bulungan, Syarwani, menyebutkan bahwa wacana ini telah lama bergulir dan kini diharapkan dapat segera terealisasi melalui kebijakan diskresi dari pemerintah pusat, mengingat kondisi Tanjung Selor yang sudah sangat layak menjadi kota otonom.
Komposisi Wilayah Jadi Perhatian Utama
Menurut Bupati Syarwani, salah satu hal penting yang perlu dikaji secara matang adalah komposisi wilayah administratif antara Kabupaten Bulungan dan calon Kota Tanjung Selor. Pemkab ingin memastikan bahwa pembagian wilayah nanti tetap memperhatikan keseimbangan sumber daya, potensi ekonomi, dan aspek sosial masyarakat.
Baca Juga : Puncak Pelarungan Padaw Tuju Dulung, Ribuan Warga Tarakan Kaltara Hadir Saksikan Iraw Tengkayu 2025
“Pemkab Bulungan sangat mendukung pembentukan Kota Tanjung Selor, tetapi tentu harus melalui perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan ketimpangan baru,” jelasnya, Senin (13/10/2025).
Ia juga menegaskan bahwa dukungan Pemkab bukan hanya sebatas wacana, melainkan telah disertai langkah teknis berupa penyusunan dokumen dan koordinasi dengan pemerintah provinsi serta kementerian terkait.
Alasan Kelayakan dan Dukungan Infrastruktur
Bupati menilai Tanjung Selor memiliki kriteria yang memadai untuk menjadi daerah otonomi baru. Sebagai ibu kota Provinsi Kaltara, kawasan ini telah memiliki infrastruktur pemerintahan, layanan publik, dan potensi ekonomi yang berkembang pesat.
“Dari sisi administrasi pemerintahan, Tanjung Selor sudah sangat siap. Infrastruktur pemerintahan sudah lengkap, begitu juga dengan fasilitas publik seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.
Dengan menjadi daerah otonom, diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat, efektif, dan sesuai kebutuhan lokal.
Harapan Ada Diskresi Pemerintah Pusat
Syarwani berharap pemerintah pusat dapat memberikan diskresi khusus terhadap usulan pembentukan DOB Tanjung Selor, mengingat statusnya sebagai ibu kota provinsi termuda di Indonesia. Menurutnya, jika menunggu kebijakan moratorium pemekaran daerah dicabut, proses pembentukan bisa memakan waktu lama.
“Kami berharap ada kebijakan khusus dari pusat agar Tanjung Selor bisa lebih cepat dimekarkan. Ini penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kaltara,” tegasnya.
Dengan dukungan penuh dari Pemkab Bulungan dan kesiapan infrastruktur yang memadai, harapan lahirnya Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonomi baru kini semakin besar, menandai langkah baru bagi kemajuan wilayah dan masyarakat Kalimantan Utara.
