Kapolda Kaltara Nyatakan Perang Terhadap Narkoba: “Sanksi Tegas, Tak Pandang Bulu!”
News Tanjung Selor– Suasana di ruang pertemuan tidak sekadar formalitas. Di hadapan rekan-rekan media, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) yang baru, menyampaikan pesan yang tegas dan berprinsip. Pertemuan pada Selasa (30/9/2025) itu, yang merupakan pertemuan pertamanya dengan awak media sejak dilantik pada Agustus 2025, tidak hanya sekadar perkenalan, melainkan deklarasi perang terbuka terhadap ancaman narkotika.
Dalam pertemuan tersebut Suasana Kapolda tidak hanya membuka pintu kolaborasi dengan media, tetapi juga meletakkan sebuah garis di pasir: Kaltara harus bersih dari narkoba, dan perang ini dimulai dari dalam institusinya sendiri.
Media sebagai Mitra Strategis: Membangun Narasi Akurat di Era Informasi
Sebelum menyentuh persoalan Suasana keamanan, Kapolda Djati terlebih dahulu membangun fondasi kemitraan dengan para jurnalis. Ia menekankan pentingnya peran media sebagai penyambung lidah yang akurat antara aparat dan masyarakat.
“Kita ingin informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat itu benar-benar akurat dan sesuai faktanya,” ucap Kapolda dengan nada serius.
Baca Juga: Aktivitas Pelayaran Padat: 16 Speedboat Reguler Layani Rute Tanjung Selor-Tarakan Hari Ini
Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Dalam konteks penegakan hukum, khususnya pemberantasan narkoba, informasi yang simpang siur atau tidak akurat dapat memicu kepanikan, mengganggu proses investigasi, dan merusak kepercayaan publik. Dengan meminta dukungan media, Kapolda Djati memahami bahwa perang melawan narkoba tidak hanya dimenangkan di lapangan dengan operasi dan penyergapan, tetapi juga di ruang redaksi melalui pemberitaan yang bertanggung jawab dan edukatif.
“PTDH untuk Oknum Bermain Narkoba”: Kebijakan Zero Tolerance yang Revolusioner
Inti dari pernyataan Kapolda adalah pernyataan perangnya terhadap narkoba, dengan sebuah penekanan yang mengejutkan dan tegas: sanksi bagi anggota Polri sendiri yang terlibat.
“Perang terhadap penyalahgunaan narkotika termasuk kepada anggota kami. Kalau pun masih ada yang bermain, baik langsung maupun tidak langsung, maka sanksinya saya tegas yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” tegasnya tanpa ragu.
Kebijakan zero tolerance atau toleransi nol ini adalah sebuah terobosan yang berani. Istilah “langsung maupun tidak langsung” menunjukkan cakupan yang luas, bukan hanya pada pengguna, tetapi juga pada mereka yang melindungi, menjadi perantara, atau dengan sengaja menutup mata terhadap peredaran narkoba. Sanksi PTDH adalah hukuman tertinggi non-yustisi dalam institusi Polri, yang mencabut semua hak kepegawaian dan masa depan seorang anggota. Ini adalah sinyal kuat bahwa Kapolda Djati tidak mau ada celah bagi mafia narkoba untuk menyusup dan merusak institusi yang dipimpinnya.
“Saya tidak memandang siapapun, karena ini merupakan perintah pimpinan kita,” tambahnya, menguatkan posisinya bahwa kebijakan ini adalah mandat nasional yang harus dijalankan dengan konsisten.
Melanjutkan Warisan Positif: Dari Kampung Narkoba Menuju Kampung Bebas Narkoba
Di tengah gebrakannya yang keras, Kapolda Djati tidak lupa memberikan apresiasi pada program pendahulunya. Ia secara khusus menyoroti keberhasilan transformasi Kampung Bebas Narkoba di Slumit Pantai.
“Program yang sudah dilakukan oleh Kapolda Kaltara sebelumnya sangat luar biasa. Itu saya sangat apresiasi, dari kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba,” ujarnya.
Pengakuan ini menunjukkan pendekatannya yang bijak dan berkelanjutan. Alih-alih membuat program baru yang mungkin tumpang tindih, ia memilih untuk mengonsolidasi dan mengembangkan program yang sudah terbukti efektif. Kampung Slumit Pantai menjadi simbol harapan dan bukti bahwa rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dapat mengalahkan jerat narkoba. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi replika bagi daerah-daerah rawan narkoba lainnya di Kaltara.
