News Tanjung Selor — Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Herman, menegaskan pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek besar yang tengah berjalan di provinsi tersebut, khususnya di kawasan industri hijau Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
Ia mengingatkan pemerintah dan perusahaan agar tidak mengabaikan peluang penyerapan tenaga kerja lokal di tengah geliat pembangunan yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut Herman, keberadaan kawasan industri hijau seharusnya menjadi momentum besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara melalui pembukaan lapangan kerja baru.
DPRD Minta Pemerintah Tegas Awasi Penyerapan Tenaga Kerja
Herman menyebut bahwa DPRD telah menerima sejumlah aspirasi mengenai kekhawatiran masyarakat yang khawatir hanya menjadi penonton, sementara tenaga kerja dari luar daerah justru mendominasi peluang kerja.
Baca Juga : Polres Nunukan dan Bapanas RI Awasi Harga Beras, Temukan Kenaikan Harga Akibat Faktor Distribusi
“Ini PSN, sudah seharusnya tenaga kerja lokal dilibatkan secara maksimal. Jangan sampai masyarakat kita hanya jadi penonton di tanah sendiri,” tegas Herman.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Kaltara agar memperketat pengawasan serta memastikan perusahaan benar-benar menjalankan komitmen penyerapan SDM lokal melalui regulasi maupun kesepakatan kerja yang sudah dibuat.
Peran Perusahaan Dinilai Krusial
Lebih lanjut, Herman meminta perusahaan tidak semata-mata berfokus pada percepatan proyek, tetapi juga memberi ruang bagi pekerja lokal untuk memperoleh pelatihan maupun peningkatan kapasitas.
“Perusahaan harus transparan. Jika ada kebutuhan tenaga kerja tertentu, sampaikan dan latih masyarakat lokal agar bisa memenuhi standar. Jangan langsung merekrut dari luar,” katanya.
Ia menilai bahwa pembangunan kawasan industri berskala besar harus berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat, bukan hanya menjadi proyek yang menguntungkan pihak tertentu.
Dorong Kolaborasi Pemerintah–Perusahaan–Masyarakat
Herman menekankan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat agar program hilirisasi dan industrialisasi di Kaltara benar-benar inklusif.
DPRD Kaltara, kata dia, siap mengawal proses ini demi memastikan generasi muda, lulusan sekolah kejuruan, dan tenaga kerja umum di daerah mendapat prioritas dalam proses rekrutmen.
“Kalau peran seluruh pihak berjalan baik, industri hijau ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga SDM dan ekonomi lokal,” ujarnya.
Dengan masuknya industri hijau sebagai PSN, DPRD berharap pemerintah dan perusahaan bergerak cepat menyusun langkah konkret agar peluang lapangan kerja tidak terlewat dan benar-benar dirasakan masyarakat Kaltara.
