News Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menegaskan komitmennya menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Langkah konkret dilakukan Wakil Gubernur Ingkong Ala dengan menginisiasi pertemuan dengan sejumlah kementerian terkait di Jakarta.
Langkah ini Pemprov Kaltara ambil untuk membahas rencana pembangunan RSUD Provinsi Kalimantan Utara bertaraf Kelas B di Tanjung Selor. Pembangunan rumah sakit tersebut diharapkan menjadi tonggak peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan.
Pertemuan Strategis dengan Kemenko PMK
Dalam lawatan perdananya, Wagub Ingkong didampingi jajaran pejabat utama Pemprov Kaltara, termasuk Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Datu Iqro Ramadhan, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Utara Usman, Plt. Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK Budy Aziz B., Kepala Biro Kesra Muh. Rosyit, dan Sekretaris DPUPR-PERKIM Kalimantan Utara Rahmat.
Baca Juga : HUT ke-20 HIMPAUDI, Pemprov Tegaskan Komitmen Perkuat PAUD
Rombongan diterima langsung oleh Pratikno selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di ruang rapat lantai 8 kantor Kemenko PMK. Dalam pertemuan tersebut, Wagub menjelaskan urgensi pembangunan RS Kelas B sebagai upaya pemerataan fasilitas kesehatan dan penurunan angka rujukan keluar daerah.
Harapan Dukungan Pusat dalam Pembiayaan
Wagub Ingkong menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat, baik dalam hal pendanaan maupun regulasi. Selama ini, masyarakat Kaltara kerap harus dirujuk ke provinsi tetangga untuk mendapatkan layanan medis lanjutan karena keterbatasan fasilitas di daerah. Dengan adanya RS Kelas B, diharapkan pelayanan kesehatan tingkat menengah dan lanjutan dapat tersedia di dalam provinsi sehingga mempercepat penanganan pasien sekaligus menekan biaya kesehatan. Wagub juga mengemukakan kesiapan lahan yang telah disiapkan di Tanjung Selor sebagai lokasi pembangunan.
Langkah Lanjut dan Kolaborasi Lintas Kementerian
Selain ke Kemenko PMK, rombongan Pemprov Kaltara juga dijadwalkan melakukan audiensi ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk membahas aspek teknis, perencanaan, dan pembiayaan proyek tersebut. Pemprov menargetkan proses perencanaan selesai tahun ini sehingga pembangunan dapat dimulai paling lambat tahun depan. Wagub berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat terwujudnya RS Kelas B di Kaltara, yang kelak menjadi pusat rujukan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman.
